Perubahan Iklim Kerusakan Lingkungan Perkebunan Sawit Bersertifikasi Merambah Hutan

Perkebunan Sawit Bersertifikasi Merambah Hutan

Perubahan Iklim | Perkebunan Sawit Bersertifikasi Merambah Hutan Besar-Besaran. Sekitar 3,12 juta hektare hutan “dirampas” peruntukannya menjadi perkebunan sawi. Tindakan ini dibiarkan saja tanpa tindakan apapun dari Pemerintah. Laporan Greenpeace ini juga sekaligus menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja akan semakin melanggengkan pelanggaran tersebut.

Perkebunan Sawit Bersertifikasi Merambah Hutan
Perkebunan Sawit Bersertifikasi Merambah Hutan

Greenpeace & Forum Pakar Geospasial Thetreemap juga menyebutkan bahwa pada akhir 2019 masih ada tiga,12 juta hektare kelapa sawit ditanam di kawasan hutan — sekitar 19% dari total luasan perkebunan sawit di indonesia. Ini termasuk 183.687 hektare yg sebelumnya adalah daerah asal orang utan, & 148.839 hektare tempat asal harimau sumatera.

Baca Juga
Klinik Autism Utama di Indonesia
Bertani, Berkebun atau sekedar hobby, kunjungi yang satu ini.

Sawit, sebut laporan itu, ditanam di setiap kategori kawasan hutan, mulai dari taman nasional, suaka margasatwa, bahkan situs unesco, dan tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

BBC News Indonesia tidak mendapat respon sama sekali dari Kementerian Lingkungan Hayati & Kehutanan (KLHK) ketika mengkonfirmasi hal ini.

Pada maret 2021, KLHK mengakui kepada DPR bahwa terdapat 2,6 juta hektar perkebunan sawit di kawasan hutan yg tidak mempunyai proses permohonan divestasi daerah hutan.

Analisis dari satelit ini mendapati 3.118.804 hektar kelapa sawit ditanam pada pada kawasan hutan, yang melanggar aturan kehutanan nasional.

Sebanyak 469 perusahaan perkebunan menanam masing-masing lebih dari 50 hektar sawit dalam kawasan hutan, sementara sisanya merupakan perkebunan swadaya masyarakat.

Jumlah ini, bila dibandingkan dengan total cakupan kelapa sawit nasional yg dirilis oleh kementerian pertanian pada 2019 — yakni 16,38 juta hektar — mencakup 19%-nya.

Menanami kelapa sawit pada kawasan hutan, berdasarkan peraturan aturan indonesia, merupakan ilegal, berdasarkan UU Kehutanan No. 5/1967 & UU kehutanan no.41/1999.

Tidak Ada Tindakan Apapun

Namun semenjak 2012 sampai 2020, pemerintah tidak memberi tindakan sama sekali terhadap berbagai perusahaan yang melanggar aturan. Malah justru memberikan 3 amnesti yang semakin lama semakin ringan. Dua pertama, pada 2012 dan 2015, dipenuhi dengan banyak sekali kelonggaran dan diskresi kementerian.

Ketentuan amnesti pertama menyediakan peluang enam bulan pada perusahaan sawit untuk segera mengajukan pada menteri buat menerbitkan divestasi kawasan hutan.

Dalam amnesti kedua, masa tenggang ini diperpanjang menjadi satu tahun. Cakupan hutan yang bisa dilepaskan juga diperlebar, termasuk wilayah hutan lindung.

Sementara amnesti ketiga, yang diterbitkan bersamaan UU Cipta Kerja — atau omnibus law — dalam 2020 membuka pintu semakin lebar bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit menduduki tempat hutan yang sebelumnya nir memenuhi syarat pada amnesti-amnesti sebelumnya.

UU Cipta Kerja mengganti ketentuan pada banyak peraturan yg sudah ada, termasuk UU no.18 tahun 2013 mengenai pencegahan & pemberantasan perusakan hutan. Masa tenggang diberikan dengan durasi lebih usang, yakni 3 tahun sehabis diundangkan, & memperbaharui hukuman pidana yg sebelumnya diberlakukan dengan sanksi hukuman administratif atau pembatalan izin.

Asumsi luas daerah hutan yang sanggup dirambah di bawah omnibus law, menurut laporan ini, adalah seluas 665 ribu hektar. Atau setara dengan luas area Tokyo yg merupakan kota terbesar kedua di dunia.

Perambahan Oleh Perusahaan Bersertifika

Organisasi lingkungan ini jua mengatakan, aneka macam perusahaan yang telah memiliki sertifikat RSPO dan ISPO turut terlibat, “pada jumlah yang mengkhawatirkan”.

RSPO (roundtable on sustainable palm oil) merupakan badan yang menyatukan para pemangku kepentingan dari semua sektor industri kelapa sawit & bertujuan mewujudkan produk sawit berkelanjutan.

Ad interim ispo (indonesian sustainable palm oil) adalah sertifikasi sawit berkelanjutan yang merupakan inisiatif pemerintah indonesia melalui kementerian pertanian.

Sejumlah pihak, terutama kelompok peduli lingkungan, mengkritik ispo belum relatif kredibel secara internasional — sesuatu yg terus dibantah oleh pemerintah indonesia.

Kategori Daerah Hutan Indonesia

Hutan Perlindungan : Pembangunan komersial tidak diperbolehkan; yang terasuk didalamnya adalah taman nasional, cagar alam, & suaka margasatwa.

Hutan Lindung : Penting bagi perlindungan tangkapan air, tidak buat perkebunan.

Hutan Produksi (hp) : Dibawah UU Kehutanan, sebagian kawasan harus mempertahankan fungsi hutan. dibagi tiga subtipe yaitu:

HP permanen diperuntukkan bagi penebangan yang selektif.
HP terbatasdapat dipakai buat penebangan selektif & sangat terbatas.
HP adalah subtipe hutan produksi yang bisa dikonversi menjadi perkebunan oleh KLHK.

8 Likes

Author: Rully Syumanda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Translate »