Dampak pembakaran hutan tidak berhenti ketika api berhasil dipadamkan. Asap menghentikan aktivitas, mengganggu kesehatan, dan mengurangi pendapatan masyarakat. Negara juga kehilangan output ekonomi dan harus mengeluarkan biaya penanganan. Karena itu, harga sebenarnya jauh lebih mahal daripada nilai kayu yang terbakar.
Asap Mengubah Bencana Lingkungan Menjadi Krisis Ekonomi
Selama ini pembakaran hutan sering dilihat sebagai persoalan lingkungan. Padahal, asap segera berubah menjadi persoalan ekonomi ketika aktivitas masyarakat terganggu. Pekerja tidak dapat bekerja, sekolah berhenti, dan transportasi terhambat. Pelaku usaha juga kehilangan kesempatan menjual barang dan jasa.
Bank Dunia memperkirakan kebakaran 2015 menimbulkan kerugian sedikitnya Rp221 triliun. Nilai tersebut setara 1,9 persen PDB Indonesia pada tahun tersebut. Perhitungannya mencakup kerusakan dan kehilangan ekonomi selama Juni hingga Oktober. (World Bank)
Angka tersebut bukan sekadar nilai pohon dan tanaman yang terbakar. Perhitungan juga memasukkan pertanian, kehutanan, perdagangan, pariwisata, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Biaya pemadaman serta respons darurat turut masuk dalam penghitungan. Dampak jangka panjang kesehatan dan sebagian jasa ekosistem belum sepenuhnya dihitung. (World Bank)
Dengan kata lain, Rp221 triliun bukan batas atas kerugian. Angka itu justru merupakan perkiraan minimum berdasarkan data yang tersedia. Bank Dunia menggunakan metodologi penilaian kerusakan dan kehilangan akibat bencana. Kerugian berarti berkurangnya aktivitas ekonomi dan pendapatan setelah bencana. (World Bank)
Persoalan ini memperlihatkan mengapa Masalah Kehutanan Indonesia tidak bisa dipisahkan dari ekonomi. Ketika fungsi hutan rusak, biaya akhirnya berpindah kepada masyarakat. Sebagian biaya tersebut bahkan tidak pernah masuk laporan keuangan perusahaan.
Berapa Kerugian Negara Akibat Pembakaran Hutan?
Pertanyaan tentang kerugian negara membutuhkan kehati-hatian. Tidak ada satu angka resmi yang dapat disebut sebagai kerugian fiskal negara. Angka Rp221 triliun merupakan kerugian ekonomi Indonesia secara luas. Nilai tersebut bukan berarti kas negara berkurang Rp221 triliun.
Negara tetap menanggung biaya nyata untuk menghadapi bencana tersebut. BNPB mencatat pengeluaran pemadaman 2015 mencapai Rp734,5 miliar. Biaya tersebut digunakan untuk operasi pemadaman dalam krisis yang berlangsung berbulan-bulan. (BNPB)
Anggaran tersebut hanya salah satu bagian dari biaya pemerintah. Pemerintah juga harus menyediakan personel, layanan kesehatan, pemantauan udara, logistik, dan pemulihan. Sebagian biaya tersebut tersebar pada kementerian dan pemerintah daerah. Karena itu, biaya fiskal sebenarnya tidak identik dengan anggaran BNPB saja.
Masalah lainnya adalah hilangnya aktivitas ekonomi yang menghasilkan penerimaan negara. Ketika perdagangan, industri, dan pariwisata turun, basis pajak ikut terdampak. Namun penelitian yang tersedia tidak memberikan satu angka final untuk seluruh penerimaan negara yang hilang. Kita sebaiknya tidak mengubah perkiraan ekonomi menjadi angka fiskal tanpa dasar.
Pada 2015, Bank Dunia mencatat kerugian dan kerusakan ekonomi mencapai Rp221,4 triliun. Dari jumlah tersebut, biaya pemadaman diperkirakan Rp2,7 triliun. Biaya kesehatan langsung mencapai sekitar Rp2,1 triliun. (World Bank)
Artinya, pemerintah membayar ketika api muncul. Masyarakat juga membayar ketika aktivitas mereka terganggu. Perusahaan bahkan dapat kehilangan aset dan produksi yang sudah mereka bangun. Satu kejadian menghasilkan banyak kelompok yang menanggung biaya.
Dampak Pembakaran Hutan pada Penghasilan Masyarakat
Bagi masyarakat, kerugian sering terasa dalam bentuk yang sederhana. Warung kehilangan pembeli ketika orang memilih tinggal di rumah. Pekerja harian kehilangan penghasilan ketika aktivitas berhenti. Petani kehilangan produksi ketika tanaman terbakar atau lahan tidak dapat segera digunakan.
Pada 2015, Bank Dunia memperkirakan kehilangan upah akibat masyarakat tidak dapat bekerja karena sakit mencapai Rp54 triliun. Nilai tersebut jauh lebih besar daripada biaya kesehatan langsung. Ini menunjukkan bahwa penyakit menciptakan kerugian ekonomi melalui waktu kerja yang hilang. (World Bank)
Kita sering menghitung biaya berobat ketika seseorang terkena penyakit. Namun kehilangan penghasilan dapat menjadi beban yang lebih berat. Seorang pekerja informal mungkin tidak memperoleh pendapatan ketika tidak bekerja sehari. Keluarga kemudian harus menanggung biaya hidup tanpa pemasukan yang sama.
Kelompok berpenghasilan rendah juga memiliki ruang perlindungan yang lebih kecil. Mereka biasanya tidak memiliki tabungan besar untuk menghadapi gangguan pendapatan. Mereka juga lebih sulit memindahkan pekerjaan ke lokasi yang udaranya lebih bersih. Karena itu, asap dapat memperbesar ketimpangan yang sudah ada.
Persoalan tersebut berkaitan dengan Deforestasi dan Masa Depan Manusia. Kerusakan hutan tidak hanya menghilangkan tutupan pohon. Kerusakan juga mengubah sumber penghidupan dan meningkatkan kerentanan ekonomi masyarakat. Semakin lemah perlindungan sosial, semakin besar dampak yang dirasakan rumah tangga.
Ketika Usaha Berhenti, Ekonomi Ikut Bernapas Pendek
Asap mengganggu bisnis melalui banyak jalur. Kapal dapat tertunda karena jarak pandang buruk. Pesawat dapat berhenti beroperasi ketika kualitas udara memburuk. Hotel dan tempat wisata kehilangan tamu ketika perjalanan menjadi tidak nyaman.
Pada 2015, kerugian perdagangan diperkirakan mencapai Rp18,3 triliun. Transportasi mengalami kerugian sekitar Rp5,1 triliun. Pariwisata kehilangan pendapatan sekitar Rp5,5 triliun. Industri dan pertambangan mengalami kerugian sekitar Rp8,4 triliun. (World Bank)
Angka tersebut memperlihatkan efek berantai dari satu gangguan. Pelabuhan yang berhenti bekerja menghambat distribusi barang. Distribusi yang terganggu kemudian meningkatkan biaya perdagangan. Bisnis akhirnya menghadapi biaya tambahan ketika kegiatan produksi dan pengiriman tidak berjalan normal.
Pada 2019, pola tersebut kembali terlihat. Bank Dunia memperkirakan kerusakan langsung mencapai US$157 juta. Kehilangan aktivitas ekonomi mencapai sekitar US$5 miliar. Totalnya mencapai US$5,2 miliar atau sekitar 0,5 persen PDB. (World Bank)
Dampak tersebut terjadi di pertanian, transportasi, perdagangan, industri, pariwisata, dan lingkungan. Delapan provinsi menjadi wilayah utama dalam penilaian tersebut. Kalimantan Tengah mengalami kerugian sekitar 7,9 persen dari PDRB. Kalimantan Barat mengalami kerugian sekitar 6,1 persen dari PDRB.
Ini menunjukkan bahwa kerugian nasional dapat terlihat kecil dibandingkan PDB. Namun dampaknya sangat besar bagi daerah tertentu. Ekonomi provinsi yang lebih kecil dapat terpukul jauh lebih dalam. Masyarakat setempat kemudian membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali normal.
Dampak Pembakaran Hutan pada Kesehatan Jauh Lebih Mahal
Asap membawa partikel halus yang dapat masuk jauh ke dalam sistem pernapasan. Paparan tersebut meningkatkan risiko gangguan pernapasan dan masalah kesehatan lainnya. Anak-anak termasuk kelompok yang sangat rentan terhadap kualitas udara buruk. Gangguan kesehatan juga dapat mengurangi kemampuan seseorang bekerja.
Pada krisis 2015, lebih dari 500.000 kasus infeksi saluran pernapasan akut tercatat dalam penghitungan Bank Dunia. Biaya kesehatan langsung diperkirakan sekitar Rp2,1 triliun. Angka tersebut belum mencakup seluruh dampak kesehatan jangka panjang.
Penelitian yang lebih baru menunjukkan dampaknya dapat lebih luas. Studi mengenai kebakaran gambut memperkirakan sekitar 33.100 kematian orang dewasa dan 2.900 kematian bayi terjadi setiap tahun akibat paparan polusi. Studi tersebut juga memperkirakan 8,9 juta hari kerja hilang setiap tahun. (PubMed)
Angka tersebut merupakan estimasi model, bukan jumlah kematian yang tercatat langsung. Peneliti juga menunjukkan adanya rentang ketidakpastian dalam hasil tersebut. Karena itu, angka harus dibaca sebagai perkiraan beban kesehatan. Namun arahnya jelas, yaitu kebakaran gambut menciptakan biaya kesehatan yang besar.
Penelitian lain menunjukkan dampak kesehatan bahkan dapat bertahan lintas generasi. Studi terhadap kebakaran 1997 menemukan hubungan paparan polusi prenatal dengan kematian anak. Peneliti memperkirakan sekitar 15.600 kematian janin, bayi, dan anak berkaitan dengan paparan tersebut. (National Bureau of Economic Research)
Dampak kesehatan juga tidak berhenti pada paru-paru. Penelitian jangka panjang menunjukkan hubungan antara paparan awal dan kondisi kesehatan berikutnya. Karena itu, biaya sebenarnya dapat muncul bertahun-tahun setelah asap menghilang. Inilah bagian yang paling sulit dimasukkan ke dalam perhitungan ekonomi.
Sekolah Tutup, Orang Tua Ikut Kehilangan Penghasilan
Sekolah juga menjadi bagian dari ekonomi yang sering terlupakan. Ketika udara berbahaya, kegiatan belajar dapat dihentikan untuk melindungi anak. Namun keputusan tersebut memiliki konsekuensi terhadap keluarga dan pekerjaan orang tua.
Pada Oktober 2015, sekitar 24.773 sekolah terdampak. Lebih dari 4,69 juta siswa mengalami penghentian kegiatan belajar. Sekolah di beberapa wilayah bahkan tutup hingga 34 hari. Bank Dunia memperkirakan biaya penutupan sekolah sekitar Rp540 miliar.
Angka tersebut belum memasukkan seluruh biaya keluarga. Orang tua yang bekerja harus mengatur pengasuhan anak ketika sekolah tutup. Sebagian mungkin kehilangan jam kerja untuk menjaga anak. Biaya penitipan anak juga dapat meningkat.
Kerugian pendidikan juga memiliki dimensi jangka panjang. Hari belajar yang hilang tidak selalu dapat diganti dengan mudah. Gangguan kesehatan guru dan siswa juga dapat menurunkan kualitas pembelajaran. Dampaknya kemudian dapat masuk ke kualitas modal manusia.
Di sinilah bencana lingkungan berubah menjadi persoalan pembangunan. Pendidikan yang terganggu dapat memengaruhi produktivitas pada masa depan. Anak yang kehilangan waktu belajar mungkin membawa dampaknya lebih lama daripada masa asap. Biaya tersebut jarang terlihat ketika kita hanya menghitung nilai lahan terbakar.
Dampak Pembakaran Hutan Menjadi Beban yang Tidak Merata
Tidak semua orang mendapatkan manfaat ekonomi dari pembukaan lahan. Namun dampak asap dapat dirasakan oleh masyarakat yang jauh dari lokasi kebakaran. Pola tersebut menciptakan ketimpangan antara pihak yang memperoleh keuntungan dan pihak yang membayar biaya.
Analisis Bank Dunia menunjukkan penggunaan api dapat memberikan keuntungan ekonomi dalam pembukaan lahan. Kajian CIFOR yang dikutip Bank Dunia menemukan sebagian besar arus kas mengalir kepada elite lokal dan pengembang. Pihak yang melakukan pembakaran menerima bagian jauh lebih kecil.
Persoalan tersebut penting karena keuntungan dan kerugian tidak berada pada pihak yang sama. Keuntungan dapat terkonsentrasi pada pemilik modal dan pengelola lahan. Kerugian menyebar kepada pekerja, keluarga, pemerintah, dan masyarakat umum. Inilah inti persoalan ekonomi yang sering tersembunyi di balik asap.
Kita kemudian berhadapan dengan pertanyaan tentang keadilan. Mengapa keuntungan privat dapat menghasilkan biaya publik? Mengapa masyarakat harus kehilangan penghasilan karena keputusan penggunaan lahan pihak lain? Pertanyaan tersebut membawa kita dari isu lingkungan menuju tata kelola ekonomi.
Karena itu, Cara Kita Mengelola Sumberdaya Alam membutuhkan mekanisme yang memasukkan biaya sosial. Harga sebuah komoditas tidak seharusnya hanya menghitung biaya produksi. Kerusakan lingkungan dan risiko masyarakat juga harus diperhitungkan.
Kebakaran Berulang Berarti Kerugian Berulang
Masalah terbesar bukan satu musim kebakaran. Masalahnya adalah pengulangan pola yang sama. Setiap kejadian kembali menciptakan biaya kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan pemulihan. Negara kemudian mengeluarkan sumber daya untuk memperbaiki kerusakan yang seharusnya dapat dicegah.
Pada 2019, Bank Dunia memperkirakan kebakaran menurunkan pertumbuhan ekonomi provinsi terdampak. Dampak tersebut diperkirakan masih memengaruhi pertumbuhan pada tahun berikutnya. Produksi tanaman tahunan dan kayu membutuhkan waktu dua hingga lima tahun untuk kembali.
Artinya, api dapat selesai dalam hitungan hari. Kerugian ekonominya dapat berlangsung bertahun-tahun. Pemulihan tanaman, kesehatan, pendapatan, dan kepercayaan pasar tidak berlangsung bersamaan. Karena itu, biaya satu musim tidak selalu selesai pada akhir musim tersebut.
BNPB juga menegaskan pemulihan harus mencakup penghidupan masyarakat. Penanganan tidak cukup berhenti pada pemadaman api dan penghilangan asap. Pemulihan ekonomi lokal menjadi bagian penting setelah bencana. (BNPB)
Perspektif tersebut sejalan dengan prinsip Politik Iklim Indonesia. Kebijakan lingkungan pada akhirnya menentukan siapa yang menanggung risiko. Ketika pencegahan lemah, masyarakat membayar melalui kesehatan, pendapatan, dan kualitas hidup.
Mencegah Lebih Murah daripada Membayar Kerusakan
Angka-angka tersebut menunjukkan satu kesimpulan penting. Pencegahan bukan hanya kebijakan lingkungan, tetapi juga kebijakan ekonomi. Setiap rupiah yang digunakan untuk mencegah api dapat menghindarkan biaya jauh lebih besar. Perhitungan harus memasukkan manfaat tersebut.
Bank Dunia memperkirakan biaya restorasi dua juta hektare gambut mencapai sekitar Rp27 triliun. Angka tersebut hanya mencakup perkiraan awal pembangunan dan pengelolaan dasar. Biaya tersebut tetap jauh lebih kecil daripada kerugian Rp221 triliun pada krisis 2015.
Penelitian lain memperkirakan kebakaran 2015 menghasilkan kerugian ekonomi sekitar US$28 miliar. Angka ini lebih tinggi daripada estimasi Bank Dunia karena menggunakan pendekatan dan komponen biaya berbeda. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa metode penghitungan sangat memengaruhi hasil.
Karena itu, kita tidak perlu mencari satu angka yang dianggap paling benar. Yang lebih penting adalah memahami batas setiap metode penghitungan. Semua studi tersebut menunjukkan arah yang sama. Membiarkan kebakaran berulang menghasilkan biaya yang jauh lebih besar daripada investasi pencegahan.
Pencegahan juga harus menyentuh sumber masalah. Pengawasan konsesi perlu diperkuat. Lahan gambut perlu dijaga tetap basah dan dikelola dengan tepat. Masyarakat membutuhkan alternatif ekonomi yang tidak bergantung pada pembakaran. Penegakan hukum harus membuat pembakaran komersial menjadi pilihan yang mahal.
Asap Bukan Sekadar Masalah Udara
Kita sering melihat asap sebagai gangguan sementara. Pandangan tersebut membuat kerugian manusia terlihat kecil. Padahal, satu musim kebakaran dapat mengurangi pendapatan, mengganggu sekolah, dan menambah biaya kesehatan. Dampaknya kemudian menyebar melalui rantai ekonomi.
Kerugian Rp221 triliun pada 2015 menunjukkan skala persoalannya. Kerugian perdagangan mencapai Rp18,3 triliun. Pertanian dan kehutanan kehilangan sekitar Rp120 triliun. Kesehatan langsung menelan sekitar Rp2,1 triliun. Masyarakat juga kehilangan sekitar Rp54 triliun dalam bentuk upah akibat sakit. (World Bank)
Angka tersebut membuat satu hal menjadi jelas. Pembakaran bukan cara murah jika seluruh biaya dihitung. Ia hanya terlihat murah ketika sebagian besar biaya dipindahkan kepada orang lain. Masyarakat membayar melalui udara, waktu, kesehatan, pendapatan, dan masa depan anak.
Dampak pembakaran hutan akhirnya menjadi ukuran kualitas tata kelola kita. Semakin sering asap kembali, semakin jelas bahwa biaya pencegahan belum dianggap penting. Pertanyaannya bukan lagi berapa luas hutan yang terbakar, tetapi berapa banyak kehidupan yang harus membayar keputusan tersebut?
FAQ
Berapa kerugian Indonesia akibat kebakaran hutan?
Bank Dunia memperkirakan krisis 2015 menyebabkan kerugian sedikitnya Rp221 triliun. Nilai tersebut setara 1,9 persen PDB Indonesia. Perhitungannya mencakup berbagai sektor ekonomi dan biaya sosial.
Apakah Rp221 triliun merupakan kerugian negara?
Tidak secara langsung. Angka tersebut merupakan kerugian ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Kerugian fiskal pemerintah merupakan komponen berbeda dan tidak memiliki satu angka tunggal.
Berapa biaya pemerintah untuk memadamkan kebakaran?
BNPB mencatat biaya pemadaman 2015 mencapai sekitar Rp734,5 miliar. Bank Dunia menggunakan angka lebih luas sekitar Rp2,7 triliun untuk biaya pemadaman dalam penilaian ekonominya.
Sektor apa yang paling banyak mengalami kerugian?
Pertanian dan kehutanan menjadi kelompok terbesar. Perdagangan, lingkungan, industri, transportasi, dan pariwisata juga mengalami kerugian besar. Dampaknya berbeda menurut wilayah dan jenis lahan.
Berapa banyak masyarakat yang terdampak kesehatan?
Pada 2015, lebih dari 500.000 kasus ISPA masuk dalam penghitungan Bank Dunia. Studi lain memperkirakan beban kesehatan tahunan akibat kebakaran gambut jauh lebih besar.
Apakah sekolah juga mengalami kerugian?
Ya. Pada 2015, sekitar 24.773 sekolah terdampak dan lebih dari 4,69 juta siswa mengalami gangguan pembelajaran. Biaya penutupan sekolah diperkirakan sekitar Rp540 miliar.
Mengapa kerugian masyarakat sulit dihitung?
Kerugian masyarakat tidak hanya berupa uang yang dikeluarkan. Kehilangan pekerjaan, waktu belajar, kesehatan, produktivitas, dan peluang usaha juga memiliki nilai ekonomi. Sebagian dampak bahkan baru terlihat bertahun-tahun kemudian.
Penutup
Dampak pembakaran hutan menunjukkan bahwa asap sebenarnya adalah tagihan yang dibagikan kepada banyak orang. Tagihan itu muncul dalam bentuk biaya kesehatan, pendapatan yang hilang, sekolah yang tutup, dan usaha yang berhenti. Negara juga membayar melalui anggaran pemadaman, pemulihan, dan berkurangnya aktivitas ekonomi. Sebagian biaya bahkan tidak pernah masuk dalam perhitungan karena terlalu sulit diukur.
Mungkin persoalan terbesarnya bukan ketidakmampuan menghitung kerugian. Persoalannya adalah kita terlalu lama menganggap pembakaran sebagai cara murah untuk membuka lahan. Jika biaya yang dibayar manusia benar-benar dimasukkan, apakah pembakaran masih pantas disebut sebagai pilihan yang murah?
Catatan Riset
Angka Rp221 triliun merujuk pada penilaian Bank Dunia untuk periode Juni–Oktober 2015. Angka tersebut bukan kerugian fiskal pemerintah dan tidak mencakup seluruh dampak jangka panjang. Estimasi US$5,2 miliar untuk 2019 juga menggunakan cakupan dan metodologi berbeda. Karena itu, kedua angka tersebut tidak boleh dijumlahkan sebagai kerugian kumulatif Indonesia.
BNPB mencatat biaya pemadaman 2015 sebesar Rp734,5 miliar. Angka tersebut berbeda dari estimasi Bank Dunia sebesar Rp2,7 triliun karena cakupan penghitungan berbeda. Perbedaan tersebut penting agar pembaca tidak menganggap semua angka sebagai komponen yang sama.
Riset kesehatan juga menggunakan berbagai metode estimasi. Angka kematian dan beban penyakit dari studi epidemiologis merupakan estimasi dampak populasi. Angka tersebut tidak sama dengan jumlah kematian yang tercatat langsung oleh fasilitas kesehatan.