Indonesia Punya Empat Musim, Pemerintah Punya Satu Respons: Reaktif
Saya pernah menyebut Indonesia sebagai negeri empat musim. Bukan musim semi, panas, gugur, dan dingin seperti negara empat musim, melainkan musim kemarau, pembakaran hutan, musim hujan, dan musim banjir. Urutannya mungkin bergeser, tetapi rutinitasnya hampir selalu kembali.
Kita baru saja melewati periode kemarau panjang dan karhutla. Api belum tentu padam seluruhnya ketika perhatian publik mulai berpindah. Setelah api, datang hujan. Setelah hujan, datang banjir. Lalu kita kembali sibuk mencari siapa yang harus disalahkan.
Masalahnya, alam tidak pernah benar-benar mengejutkan kita. Yang sering mengejutkan justru kesiapan pemerintah ketika bencana datang. Padahal BMKG sudah memiliki sistem prediksi musim dan peringatan dini. Informasinya tersedia jauh sebelum air memasuki ruang tamu.
Ironinya cukup sederhana.
Kita memiliki teknologi untuk membaca perubahan atmosfer. Kita punya peta risiko, data curah hujan, dan pengalaman puluhan tahun. Kita bahkan memiliki ingatan kolektif tentang kota yang sama kebanjiran setiap tahun.
Tetapi setiap banjir datang, sebagian pemerintah masih terlihat seperti perugas Damkar yang bergerak ketika api sudah muncul (baca: ada laporan kebakaran).
Musim Banjir Tidak Datang Mendadak
Ada satu hal yang perlu diluruskan dari anggapan kita. Musim banjir bukan sekadar akibat hujan deras yang turun dari langit. Banjir terjadi ketika air yang datang lebih banyak daripada kemampuan wilayah menampungnya. Karena itu, persoalannya bukan hanya hujan, tetapi juga kondisi ruang tempat hujan jatuh.
Beton tidak menyerap air seperti tanah. Aspal tidak bekerja seperti hutan dan ruang terbuka. Saluran yang menyempit tidak mampu mengalirkan air sebanyak saluran yang dirancang sesuai kebutuhan. Daerah resapan yang berubah fungsi akhirnya mengirimkan air lebih cepat menuju kawasan rendah.
Itulah sebabnya musim banjir sebenarnya merupakan ujian tata ruang.
Ia menguji apakah pemerintah memahami hubungan antara hulu, tengah, dan hilir. Ia menguji apakah sungai masih memiliki ruang untuk membawa air. Ia juga menguji apakah kota dibangun mengikuti karakter alam atau melawannya.
Ketika semua gagal, air hanya menjalankan hukum fisika. Ia mencari tempat paling rendah dan mengisi ruang yang tersedia. Air tidak peduli apakah sebuah kawasan telah ditetapkan sebagai kawasan komersial. Air juga tidak membaca papan bertuliskan “dilarang banjir”.
El Niño Belum Selesai, Tetapi Persiapan Tidak Boleh Menunggu
Data BMKG per 23 September 2026 justru menunjukkan El Niño masih sangat kuat. Indeks ENSO tiga bulanan Juli–September tercatat +2,63. BMKG juga memperkirakan musim hujan 2026/2027 datang lebih lambat di banyak wilayah.
Sebanyak 529 Zona Musim diprediksi mengalami kemunduran awal musim hujan. Jumlah tersebut setara sekitar 61,08 persen wilayah Indonesia berdasarkan Zona Musim.
Namun ketika hujan akhirnya datang, pemerintah tidak boleh menganggap penundaan tersebut sebagai bonus waktu tanpa batas. Justru periode kering panjang harus digunakan untuk memperbaiki sistem yang rentan.
BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah mengalami puncak musim hujan pada Desember 2026 hingga Februari 2027.
Artinya, kalender risiko sudah tersedia.
Pemerintah tidak perlu menunggu awan hitam untuk mulai bekerja.
Kalau pekerjaan baru dimulai ketika banjir datang, itu bukan kesiapsiagaan.
Itu pemadaman kebakaran versi hidrologi.
Musim Banjir Adalah Ujian untuk Kota
Kawasan perkotaan menghadapi persoalan yang berbeda dari kawasan hutan. Di kota, hujan bertemu dengan permukaan kedap air yang semakin luas. Air yang dahulu meresap ke tanah kini lebih cepat mengalir menuju saluran. Saluran tersebut kemudian harus menanggung beban yang semakin besar.
Karena itu, musim banjir seharusnya membuat pemerintah memeriksa kota sebelum hujan besar datang. Bukan sekadar membersihkan selokan beberapa hari sebelum prakiraan hujan.
Yang diperiksa harus mencakup kapasitas drainase, sungai, kolam retensi, pompa, dan daerah resapan. Termasuk pula kawasan hulu yang menentukan berapa banyak air akhirnya masuk ke kota.
Masalahnya sering terletak pada cara kita memandang banjir.
Kita memperlakukannya sebagai kejadian, bukan sebagai konsekuensi dari sistem.
Akibatnya, solusi juga bersifat sementara. Pompa dinyalakan, lumpur diangkut, bantuan dibagikan, lalu semuanya dianggap selesai.
Sampai tahun berikutnya.
Kita seolah memiliki program pembangunan yang sangat konsisten. Setiap tahun membangun pengalaman yang sama dengan korban yang berbeda. Bedanya hanya lokasi dan tinggi air.
Pemerintah Jangan Lagi Menunggu Air Naik
Kalau pemerintah ingin mengurangi risiko musim banjir, pekerjaan paling penting justru dilakukan ketika belum ada banjir.
Pertama, identifikasi kembali titik rawan berdasarkan data terbaru.
Kedua, periksa kapasitas drainase dan sungai berdasarkan perubahan penggunaan lahan.
Ketiga, pastikan daerah resapan dan sempadan sungai tidak terus kehilangan fungsinya.
Keempat, periksa hubungan kawasan hulu dengan kawasan perkotaan.
Air yang membanjiri kota sering merupakan hasil perjalanan panjang dari kawasan yang jauh. Karena itu, kebijakan kota tidak boleh berhenti di batas administratifnya. Daerah aliran sungai tidak pernah mengenal garis batas kabupaten.
Kelima, pemerintah perlu memperjelas siapa melakukan apa ketika hujan ekstrem terjadi. Kesiapsiagaan membutuhkan rantai komando yang jelas. Masyarakat perlu mengetahui jalur evakuasi, lokasi pengungsian, dan informasi resmi. Petugas perlu mengetahui kondisi pompa, pintu air, sungai, serta titik kritis sebelum keadaan memburuk.
Semua itu terdengar sederhana.
Justru karena sederhana, kita seharusnya malu jika terus gagal melakukannya.
Dari Musim ke Musim, Jangan Hanya Berganti Kambing Hitam
Ada pola yang lebih besar dari sekadar musim banjir.
Ketika hutan terbakar, kita mencari penyebab kebakaran.
Ketika kota terendam, kita mencari penyebab banjir.
Ketika kemarau datang, kita kembali membicarakan kekeringan.
Semuanya kemudian dipisahkan menjadi masalah sektoral.
Padahal sistemnya sama-sama terhubung.
Hutan memengaruhi tata air, tata ruang memengaruhi limpasan, dan kota menerima konsekuensinya.
Perubahan iklim kemudian memperbesar ketidakpastian dan risiko pada banyak sistem tersebut.
Kita tidak bisa terus menangani setiap gejala seperti masalah yang berdiri sendiri.
Di sinilah pemerintah perlu mengubah kebiasaan. Indonesia tidak kekurangan peringatan.
Yang kurang adalah keberanian mengubah peringatan menjadi pekerjaan sebelum masalah terjadi.
Kita tahu kemarau datang. Kita tahu hujan akan kembali.
Kita juga tahu sejumlah kota memiliki sejarah banjir yang panjang.
Maka pertanyaan sebenarnya bukan apakah musim banjir akan datang.
Pertanyaannya adalah apakah kita akan kembali terkejut ketika air datang.