Nama Kita Dipanggil, tapi di Panggung yang Salah
Gw kebayang momen ketika MC di area sipil COP30 di Belém, Brasil, dengan riang mengumumkan “Fossil of the Day Indonesia”. Bukan karena kita paling ambisius menurunkan emisi, tapi karena delegasi resmi kita kedapatan bercumbu—bahkan memberi panggung—lobi industri fosil dalam negosiasi pasar karbon, khususnya Article 6.4.
Buat konteks: COP30 itu digelar 10–21 November 2025 di Belém, di tepi hutan Amazon, panggung simbolis untuk ngomongin masa depan iklim dunia. Di sana, bukannya tampil sebagai negara kepulauan rentan iklim yang menuntut keadilan, Indonesia justru disorot karena disebut membawa 46 pelobi industri fosil ke dalam orbit delegasi, ikut memengaruhi, bahkan “mendikte” intervensi resmi kita soal pasar karbon.
Masalahnya bukan cuma malu nasional. Ini sinyal keras soal siapa yang sebenarnya pegang kemudi arah kebijakan iklim kita.
Bagaimana Fossil of the Day Indonesia Terjadi
Kalau dibikin simple, alasannya kira-kira begini, Climate Action Network (CAN) kasih penghargaan satir ini karena:
Pelobi industri fosil bukan cuma ikut nongkrong di COP, tapi masuk ke delegasi Indonesia.
Mereka ikut memengaruhi teks intervensi Indonesia di pembahasan Article 6.4, mekanisme pasar karbon baru di bawah Perjanjian Paris.
Beberapa pernyataan Indonesia di ruangan negosiasi disebut *nyaris copy–pastedari bahan lobi industri tersebut.
Article 6.4 sendiri adalah mekanisme pasar karbon global versi PBB, penerus Clean Development Mechanism (CDM), yang tujuannya memungkinkan negara dan perusahaan memperdagangkan pengurangan emisi dengan standar internasional. Di atas kertas, kedengarannya keren: ada “pasar” untuk aksi iklim. Tapi sejak awal, banyak pakar sudah warning soal risiko loophole, kredit palsu, dan jual-beli “udara bersih” tanpa pengurangan emisi nyata.
Di titik ini, masuklah drama Indonesia: ketika mekanisme yang sudah penuh risiko ini kemudian “dibajak” narasi industri fosil melalui delegasi resmi, kita bukan cuma bermain di medan licin—kita sengaja ngolesin oli tambahan.
Apa yang Selama Ini Kita Klaim Sudah Dilakukan
Biar adil, Indonesia bukan negara yang diam total. Di panggung resmi, kita punya narasi dan komitmen:
- Indonesia update NDC dengan klaim pemotongan emisi lebih dalam, plus narasi transisi energi dan peningkatan porsi energi terbarukan ke depan.
- Ada Just Energy Transition Partnership (JETP)*senilai sekitar USD 20 miliar untuk bantu pembiayaan transisi dari batu bara ke energi bersih, dengan target puncak emisi sektor listrik sebelum 2030 dan net zero listrik 2050.
- Kapasitas energi terbarukan memang naik, dan ada narasi besar soal peluang investasi hijau, lapangan kerja, dan ekonomi rendah karbon.
Di atas kertas, ini terlihat menjanjikan. Di brosur, Indonesia tampak siap jadi “champion transisi energi”.
Tapi di lapangan:
- Sekitar 70% listrik kita masih dari batu bara, dan kita masih jadi salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia.
- Kebijakan dan celah regulasi masih memungkinkan pembangunan PLTU batu bara “captive” baru dengan berbagai alasan.
- Implementasi JETP tersendat, sebagian pendanaan menggantung, sementara sinyal politik kita ke dunia kadang kontradiktif.
Jadi ketika kita tiba-tiba diumumkan sebagai “negara yang paling parah hari ini” karena memberi ruang besar ke lobi fosil di COP30, sebenarnya itu bukan kecelakaan tunggal. Itu lebih mirip gejala akut dari penyakit lama, kecelakaan beruntun.
Corporate Capture, Bukan Cuma Soal Malu Sesaat
Menurut saya, yang perlu kita obrolin bukan cuma: “Duh, kok bisa sih dapat award malu-maluin kayak gini?”
Pertanyaan yang lebih penting: Sejak kapan dan sejauh apa industri fosil punya kursi di meja kebijakan iklim Indonesia?
Beberapa red flag yang kebayang:
1. Ketergantungan ekonomi ke batu bara
Batu bara masih jadi sumber devisa dan “jaminan” listrik murah. Pemilik konsesi dan jaringan bisnisnya punya akses politik yang kuat, dari level daerah sampai nasional. Hampir 70% anggota dewan DPR RI adalah pemain batubara atau bersinggungan langsung dengan pelaku.
2. Carbon market sebagai panggung baru dominasi lama
Kalau aturan Article 6.4 dan pasar karbon nasional/ASEAN kita bentuknya longgar, maka:
Emisi tetap tinggi, hutan dan lahan tetap ditebang, Tapi di atas kertas semua terlihat “net zero” berkat kredit karbon murahan.
3. Delegasi yang tidak imun terhadap pengaruh bisnis
Ketika pelobi industri fosil bisa masuk begitu dekat ke delegasi resmi, sampai bahasanya “nyampur”, ini bukan soal kapasitas teknis lagi. Ini soal integritas dan tata kelola diplomasi iklim.
Di titik ini, Fossil of the Day bukan sekadar meme. Ini label atas struktur kekuasaan*yang selama ini kita biarkan.
Mengubah Malu Fossil of the Day Indonesia Jadi Momentum
Sekarang pertanyaannya: kita mau ngapain dengan tamparan ini?
Kalau cuma marah ke CAN atau media, ya selesai sebagai drama 3 hari. Tapi kalau kita serius, ada beberapa langkah konkret yang bisa jadi agenda bersama:
1. Bersihkan delegasi dari konflik kepentingan telanjang
Minimal banget, Susun kode etik delegasi iklim Indonesia:
Larangan jelas untuk pelobi industri fosil duduk sebagai bagian delegasi resmi.
Jika ada pelaku usaha ikut, statusnya transparan, bukan “disamarkan” sebagai pakar teknis.
Publikasi daftar anggota delegasi secara lengkap dan terbuka, termasuk afiliasi organisasi dan korporasi.
Ini standar dasar kalau kita mau ngomong soal kredibilitas di forum global.
2. Buka draf posisi Indonesia di pasar karbon ke publik
Article 6.4 dan pasar karbon nasional jangan cuma jadi urusan teknokrat + industri. Kita butuh:
Konsultasi publik yang beneran, bukan formalitas PDF diunggah lalu ditutup dalam 7 hari.
Pelibatan: organisasi masyarakat sipil, serikat buruh, komunitas adat dan pesisir, anak muda,
dalam menyusun garis merah:
Sektor apa yang boleh pakai kredit karbon, Syarat apa yang wajib dipenuhi, Apa saja yang *harus dilarang(misalnya offset yang menunda phase-out batu bara).
3. Kunci prinsip: pasar karbon hanya pelengkap, bukan pengganti pengurangan emisi
Kita perlu garis besar yang simpel tapi keras: Phase-out batu bara dan fossil fuel tetap prioritas utama.
Pasar karbon hanya boleh jadi pelengkap untuk sisa emisi yang tersisa setelah pengurangan agresif dilakukan. Dan, tidak boleh dijadikan alasan memperpanjang umur PLTU atau eksploitasi fosil baru.
Ini mesti nyambung dengan NDC baru, JETP, dan rencana energi nasional. Kalau tidak, kita cuma tukar-tukar angka dan sertifikat.
4. Dorong “delegasi bayangan” masyarakat sipil
Jujur aja, kita tidak bisa berharap perubahan datang sepenuhnya dari dalam pemerintah.
Jadi: Masyarakat sipil Indonesia bisa membangun “delegasi bayangan”:
- Mengulas posisi resmi Indonesia di COP,
- Merilis *scorecard tiap tahun,
- Memfaktakan tiap klaim “transisi hijau” versus realita lapangan.
- Media independen dan platform seperti perubahaniklim.com bisa jadi ruang dokumentasi kolektif, supaya jejak kayak Fossil of the Day ini nggak hilang ditelan berita baru.
Dari Penghinaan ke Cermin Kolektif
Pada akhirnya, Fossil of the Day Indonesia bisa kita sikapi sebagai penghinaa atau sebagai cermin tebal yang dipaksa nempel di depan muka. Di satu sisi, kita negara yang sudah merasakan banjir makin parah, musim makin kacau, petani bingung nanam apa. Di sisi lain, kita masih memberi kursi empuk ke industri fosil, bahkan sampai ke meja negosiasi iklim dunia.
Pertanyaannya sekarang: apakah kita mau biarkan momen ini lewat sebagai bahan bercandaan konferensi, atau kita jadikan titik balik untuk ngerombak siapa yang sebenarnya berhak bicara atas nama masa depan iklim Indonesia?
—
Usulan gambar untuk artikel
Deskripsi gambar:
Ilustrasi panggung aksi di area sipil COP30, dengan spanduk sindiran terhadap lobi fosil dan delegasi Indonesia.
Alt teks (wajib mengandung kata kunci utama):
“Ilustrasi Fossil of the Day Indonesia di panggung COP30 dengan sorotan pada delegasi Indonesia”
Keterangan gambar:
“Aksi simbolik masyarakat sipil di COP30 Belém menyoroti penghargaan satir ‘Fossil of the Day’ untuk Indonesia dan isu lobi industri fosil dalam negosiasi pasar karbon.”