Saat Nama Indonesia Dipanggil, Siapa yang Diwakili?
Di era krisis iklim, negara vs rakyat makin terasa nyata. Yang pegang remote keputusan satu pihak, yang menanggung risiko pihak lain.
Waktu Indonesia diumumkan sebagai Fossil of the Day di COP30, banyak yang kaget, banyak juga yang cuma angkat alis. Di panggung, nama negara kita dipakai sebagai simbol penghambat progres, terutama dalam negosiasi pasar karbon. Delegasi resmi tersorot, lobi fosil disorot, reputasi ikut tercoreng.
Tapi di balik semua itu, ada pertanyaan yang lebih tajam daripada sekadar malu nasional. Ketika seorang negosiator angkat mikrofon dan berkata, “Indonesia berpandangan bahwa…”, dia sebenarnya sedang mewakili siapa? Rakyat yang hidup di bantaran sungai, petani yang panennya makin berantakan, nelayan yang terjebak rob, atau jaringan kepentingan yang nyaman dengan status quo?
Di titik ini, cerita tentang krisis iklim jadi terasa sangat negara vs rakyat. Negara muncul sebagai wajah resmi di forum internasional. Rakyat muncul sebagai angka kerentanan di slide presentasi.
Negara vs Rakyat di Ruang Negosiasi
Di ruang negosiasi, negara tampil rapi. Ada bendera kecil, name tag, dan pernyataan yang sudah dipoles. Semua terdengar teknis. Kita bicara Article 6.4, pasar karbon, integrity, dan net zero. Kata-katanya rapi, kalimatnya diplomatis, slide-nya hijau.
Namun kalau kita zoom out sedikit, komposisinya bikin kening berkerut. Kursi di isi pejabat, teknokrat, konsultan, dan perwakilan industri. Suara rakyat biasanya hadir lewat “side event”, bukan di ruang utama ketika teks keputusan disusun. Mereka boleh cerita, tapi jarang sekali boleh menulis.
Di sinilah negara vs rakyat mulai kelihatan. Negara mengklaim mewakili kepentingan nasional. Tapi definisi “kepentingan nasional” sering terdengar sangat mirip dengan kepentingan energi murah bagi industri, stabilitas fiskal, dan kenyamanan investor. Sementara kepentingan warga yang rumahnya langganan banjir lebih sering disebut sebagai “tantangan implementasi”.
Negosiasi iklim akhirnya terasa seperti ruang tempat negara bernegosiasi atas beban rakyat, bukan bersama rakyat. Ketika lobi fosil ikut duduk dekat meja, garisnya makin kabur. Negara memakai bahasa “kita”, tapi “kita” yang dimaksud mengecil. Rakyat yang paling rentan ikut dipinjam sebagai tameng narasi, bukan sebagai subjek penuh.
Gw sering kebayang adegan sederhana. Di satu ruangan, ada orang yang sedang berdebat soal baseline emisi dan kredit karbon. Di ruangan lain, ada keluarga yang sibuk mengangkat barang ke lantai dua karena air naik lagi. Dua dunia yang katanya nyambung, tapi jarang sekali dipertemukan secara adil.
Negara vs Rakyat di Garis Depan Krisis
Kalau di forum internasional kita melihat negara bicara, di garis depan krisis iklim kita melihat rakyat menanggung. Banjir rob yang makin tinggi, musim hujan dan kemarau yang kacau, gagal panen, penyakit yang ikut berubah pola. Semua itu tidak hadir sebagai paragraf di dokumen, tapi sebagai hari buruk yang berulang.
Rakyat yang masuk kategori “rentan” di laporan resmi adalah orang yang harus memutuskan sesuatu yang sangat konkret. Anaknya sekolah atau tidak. Sawahnya ditanami lagi atau dibiarkan. Rumahnya diperbaiki atau ditinggalkan. Mereka tidak pernah ikut menandatangani perjanjian iklim. Tapi mereka diminta menerima konsekuensi dari setiap kelambatan pengurangan emisi.
Negara, di sisi lain, sering gerak di level abstrak. Kita bicara target tahun 2030, 2050, bahkan 2060. Kita ngomong peta jalan, bauran energi, dan instrumen pasar. Kita bikin komite, gugus tugas, dan unit kerja baru. Semua kedengaran sibuk. Semua terasa serius. Namun ketika sebuah kebijakan iklim “kompromi” lagi demi melindungi kepentingan fosil, yang diminta kompromi bukan pejabatnya.
Yang diminta kompromi adalah petani yang panennya turun. Nelayan yang harus melaut lebih jauh. Pekerja informal yang tergantung cuaca. Mereka menerima risiko yang tidak pernah mereka pilih secara sadar. Sementara pihak yang memegang remote kebijakan bisa hadir di konferensi berikutnya dan membawa slide baru untuk menjelaskan kenapa “kali ini kita sudah lebih ambisius”.
Di sinilah ketegangan negara vs rakyat jadi terasa paling telanjang. Negara punya akses ke instrumen, data, dan forum. Rakyat punya akses ke dampak, ketidakpastian, dan rasa lelah.
Meretas Negara vs Rakyat: Rebut Remote Keputusan
Kalau kita sepakat bahwa relasi negara vs rakyat dalam isu iklim ini bermasalah, pertanyaan berikutnya jadi sangat praktis. Apa yang bisa diubah, dan oleh siapa? Kita tidak bisa menunggu sampai semua elite sadar diri. Harus ada tekanan, desain, dan institusi yang memaksa negara berhenti nyaman sendiri.
Pertama, remote keputusan perlu ditarik sedikit demi sedikit dari lingkar sempit teknokrat dan industri. Bukan berarti kita anti keahlian, tapi keahlian tidak boleh jadi alasan mengunci pintu. Proses penyusunan posisi iklim perlu ruang yang nyata untuk konsultasi publik, terutama dengan komunitas yang sehari-hari hidup berdampingan dengan dampak.
Kedua, representasi rakyat di forum nasional dan internasional tidak boleh sekadar simbolik. Kalau negara bisa membawa puluhan orang dari sektor korporasi ke konferensi, kenapa mustahil membawa lebih banyak perwakilan komunitas terdampak, serikat pekerja, dan organisasi rakyat? Ini bukan soal “wisata konferensi”. Ini soal memberi ruang bagi orang yang selama ini cuma disebut sebagai “beneficiaries” untuk ikut bicara tentang masa depan mereka sendiri.
Ketiga, kita perlu berani menilai ulang apa itu “kemajuan”. Kalau tiap kali negara pulang dari COP membawa cerita sukses, tapi grafik banjir, gagal panen, dan kebakaran lahan tetap naik, mungkin definisi suksesnya yang salah. Kemajuan tidak boleh lagi diukur hanya dari investasi dan proyek baru, tapi dari seberapa jauh rakyat paling rentan merasa hidupnya lebih aman.
Terakhir, kita perlu jujur bahwa memperbaiki relasi negara vs rakyat di isu iklim butuh politik baru. Butuh media yang berani bertanya, gerakan yang tidak mudah dibungkam, dan warga yang menolak puas hanya dengan slogan hijau. Gw tahu ini capek. Tapi kalau kita diam, remote keputusan akan tetap nyaman di tangan yang sama, dan krisis iklim akan terus terasa sebagai beban yang jatuh ke arah yang sama.
Pada titik ini, mungkin pertanyaan yang paling penting bukan lagi “Apa posisi resmi negara di COP berikutnya?”. Pertanyaannya lebih sederhana, tapi jauh lebih menggelisahkan: di tengah krisis iklim yang makin dalam, kita masih rela nggak, membiarkan cerita negara vs rakyat bertahan seperti ini?